Teks foto:Beriketerangan, Abraham Samad, menjelaskan kepada media tentang Reformasi Kepolisian segera di jalankan untuk menggantikan pucuk pimpinan Polri.(Dikutip dari Facebook,Aliysa Syakira)
ALIANSI TV.COM-JAKARTA-Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menegaskan bahwa reformasi kepolisian harus segera dilakukan dan tidak boleh berhenti sebatas wacana.
Penegasan tersebut disampaikan menyusul pertemuan sejumlah tokoh nasional di kediaman Presiden Prabowo Subianto pada Jumat malam (30/1/2026).
Menurut Abraham, para tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut sepakat bahwa pembenahan menyeluruh di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan kebutuhan mendesak. Bahkan, pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo disebut menjadi salah satu opsi yang dibahas.
Dikutip oleh Aliansi Tv.Com, melalui Media sosial Facebook, Alisysa Syakira, pada Minggu, 8 Februari 2026.
“Dalam diskusi itu terlihat semua tokoh yang diundang sepakat bahwa reformasi kepolisian harus dilakukan di tubuh Polri,” ujar Abraham kepada Kompas.com, Senin (2/2/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Abraham Samad, mantan Kabareskrim Susno Duadji, peneliti BRIN Siti Zuhro, serta pengamat kebijakan publik Said Didu. Abraham menyebut Susno Duadji secara khusus banyak menyoroti persoalan reformasi struktural dan kultural di Polri.
Abraham menambahkan, reformasi kepolisian akan sulit dinyatakan berhasil tanpa adanya perubahan di level kepemimpinan tertinggi. “Pergantian pucuk pimpinan Polri menjadi salah satu syarat agar reformasi kepolisian benar-benar berjalan,” tegasnya.
Sementara itu, Siti Zuhro dalam pertemuan tersebut lebih banyak menyampaikan pandangan terkait sistem pemilu dan dinamika politik nasional. Ia menyoroti model pelaksanaan pemilu, termasuk opsi pemilihan langsung oleh rakyat atau melalui DPRD, dalam kerangka penguatan demokrasi.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebut pertemuan itu sebagai dialog dengan tokoh oposisi. Namun pernyataan tersebut diluruskan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ia menegaskan bahwa para tokoh yang hadir bukan bagian dari oposisi.
“Tidak ada yang oposisi. Mereka adalah tokoh masyarakat yang memberikan masukan, dan Presiden terbuka untuk berdialog serta menerima pandangan dari berbagai pihak,” kata Prasetyo.(Red)